KAMPANYE PILKADA 2020: KPU Bantul Koordinasi Lembaga Terkait

BANTUL (MERAPI) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan beberapa lembaga negara terkait tentang tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020, yang harus dilaksanakan pasangan calon dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
“Kemarin untuk koordinasi awal sudah, ada lima lembaga yaitu TNI, Polri, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU dan Gugus Tugas Covid-19, semua lembaga tersebut ada kewenangan masing-masing kaitannya dengan protokol kesehatan,” kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Senin (14/9).

Dia mengatakan, misalnya Gugus Tugas Covid-19 melalui pemerintah daerah sudah mempunyai Peraturan Bupati (Pernik) Bantul terkait dengan penegakan protokol kesehatan, kemudian dari KPU ada Peraturan KPU tentang pembatasan jumlah peserta dalam kampanye terbuka atau rapat umum.
“Jadi kalau nanti misalnya ada kampanye rapat umum, yang mana rapat umum itu kan sebuah metode bisa diambil bisa tidak, tergantung dari paslon nanti ada pembatasan jumlah, kalau memang melebihi jumlah kita ada koordinasi dengan aparat untuk penegakan,” katanya.

Menurut dia, tahapan kampanye paslon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Bantul akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember, namun sebelum itu, KPU Bantul akan menetapkan paslon pada 23 September setelah melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan bakal paslon.
“Jadi nanti ketika kampanye kalau ada penindakan atau pembubaran itu ada di kepolisian. Intinya koordinasi awal kemarin kita sudah ada, apalagi ketika ada yang lebihi batas jumlah, kita juga ada Peraturan KPU tentang pembatasan peserta kampanye,” katanya dikutip Antara.

Dia juga mengatakan, dalam mengupayakan setiap tahapan Pilkada menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, KPU bersama lembaga negara terkait itu telah mengadakan gerakan memasyarakatkan pemakaian masker dan jaga jarak untuk Pilkada aman dan sehat.
“Harapan kita nanti selain gerakan masker yang ini masih kita rumuskan, arahnya akan ada semacam kalau tidak deklarasi ya penandatanganan pakta integritas dalam rangka Pilkada yang aman, lancar dan sehat,” katanya.

Menurut dia, sesuai arahan dari pemerintah pusat, terdapat tiga hal subtansi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, yaitu pilkada itu harus aman, lancar dan harus sehat.
“Dan ini yang kemudian jadi komitmen bakal paslon, dan harapan saya komitmen ini jangan hanya bakal bagi paslon saja, tapi harus menjadi komitmen partai politik, dan komitmen harus sampai dengan parpol pengusul,” katanya. (*)

Read previous post:
Awas, Pencabul Anak

KASUS pencabulan terhadap anak kian mengkhawatirkan. Bahkan, pelakunya bukan orang jauh, sebaliknya malah orang yang dekat dengan korban. Ironisnya, korban

Close