Penkab Bantul Melunak, Pengecer BBM Bisa Beroperasi Lagi

MERAPI-RIZA MARZUKI   Kepala DKUKMP Bantul, Agus Sulistiyana saat memberikan keterangan pers.
MERAPI-RIZA MARZUKI
Kepala DKUKMP Bantul, Agus Sulistiyana saat memberikan keterangan pers.

BANTUL (MERAPI) – Setelah mencabut surat terkait penyabutan IUMK untuk pengecer Bahan Bakar Minyak) BBM, Pemkab Bantul kini akhirnya menyurati Pertamina agar syarat bagi pengecer lebih disederhanakan. Sehingga pengecer tidak perlu lagi menunjukkan surat rekomendasi dari dinas untuk mendapatkan BBM dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pemkab mengusulkan agar pengecer cukup menunjukkan surat keterangan usaha saja, surat itu dapat dikeluarkan oleh camat di masing-masing wilayah seperti kabupaten dan kota lainnya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUKMP) Bantul, Agus Sulistiyana pun sudah memastikan, seluruh pengecer BBM, termasuk para pengusaha pom mini, boleh beroperasi kembali. Dimana dari pendataan yang sudah dilakukannya, jumlah pengecer BBM baik murni pengecer, toko dan pengecer, serta pom mini di Bantul mencapai 3841. Dari jumlah tersebut hanya kecamatan Pleret saja yang menurutnya tidak terdapat pom mini. Sedangkan Kecamatan Sanden dan Bambanglipuro menjadi wilayah dengan jumlah pom mini terbanyak yakni masing-masing 17 pom mini. “Bupati dan seluruh OPD akan melindungi UKM. Jadi, kami pastikan masih bisa beroperasi,” sebutnya, Jumat (20/12) siang.

Sebelumnya Pemkab Bantul dalam hal ini DKUKMP sempat menegaskan, bahwa sesuai aturan yang berlaku distribusi paling hilir untuk BBM adalah SPBU yang terdaftar resmi. Sehingga, BBM tidak bisa diecer oleh masyarakat karena dinilai melanggar aturan. Sehingga saat itu bagi usaha yang akan mendapatkan BBM harus menunjukkan IUMK kepada petugas SPBU. Akantetapi kebijakan itu akhirnya tidak bisa serta merta diterapkan di Bantul. Pemkab berharap pelaku usaha di Bantul diperlakukan sama seperti kabupaten kota lainnya, yakni mendapatkan BBM cukup menunjukkan surat keterangan usaha kepada SPBU. “kemarin harus dengan rekomendasi, sekarang cukup pakai surat usaha, seperti kabupaten, atau kota lain,” imbuh Agus.

Menurutnya, syarat tersebut jelas memudahkan para pengecer bahan bakar, dalam mendapat BBM di SPBU. Agus menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya telah mengirimkan surat kepada PT Pertamina, agar langkah tersebut, bisa segera direalisasikan. Jika bisa diterapkan menurut Agus, akan sangat memudahkan bagi pengecer. “Jelas lebih memudahkan, surat keterangan usaha ini bisa diperoleh di kecamatan,” paparnya.

Di sisi lain, Agus menyebut Pemkab Bantul akan berpihak pada warganya termasuk usaha pengecer BBM dan Pom mini. Meskipun menurutnya tidak semua usaha pom mini itu merupakan warga Bantul. Setidaknya di Bantul terdapat 141 pom mini, namun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, banyak pengusaha yang berasal dari daerah luar Bantul. “Mohon maaf, banyak yang bukan orang Bantul itu. Modal dan pengusahanya dari luar ya, dengan sistem bagi hasil,” terangnya.
Sebelumnya pencabutan IUMK ini mrnjadi sorotan masyarakat, karena Pamkab dinilai tidak berpihak kepada pedagang kecil dan pengecer BBM. Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis pun mengatakan, Pemkab Bantul mempersilakan warganya mengecerkan BBM, selama stok masih ada, namun tidak menjamin bisa mendapatkan pasokan. “Ini kan sama saja Pemda Bantul terlihat lepas tangan karena tidak menjamin bisa membeli BBM di SPBU,” ungkap Politisi PAN tersebut. (C-1)

Read previous post:
Di Pemkab Sleman, 25 Formasi CPNS Tak Ada Pelamar

SLEMAN (MERAPI) - Pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, ada sebanyak 25 formasi

Close