Pelanggar Pilkada 2015 Tanpa Saksi, Netralitas ASN Dipertanyakan

MERAPI-RIZA MARZUKI  Bantul Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi Bawaslu Bantul, Nuril Hanafi.
MERAPI-RIZA MARZUKI
Bantul Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi Bawaslu Bantul, Nuril Hanafi.

BANTUL (MERAPI) – Dalam proses pelaksanaan Pilkada Bantul tahun 2015 yang lalu, belasan aparatur sipil negara (ASN) di Bantul terbukti tidak netral. Namun seluruhnya tidak mendapatkan sanksi tegas. Hal ini menjadi catatan penting bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Kasus yang menjadi sorotan nasional itu kemudian diantisipasi dengan gencarnya Bawaslu mengadakan sosialisasi tentang netralitas ASN itu di lingkungan Pemkab Bantul.

Bawaslu Bantul Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi, Nuril Hanafi membenakan Bantul menjadi sorotan publik secara nasional. Bahkan beberapa waktu yang lalu Komisi ASN datang ke Bantul untuk memastikan proses penanganan kasus 13 ASN yang tidak netral pada Pilkada Bantul 2015 silam. Menurutnya, Bawaslu Bantul memberikan keterangan apa adanya, yakni tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemkab Bantul tersebut.

“Kami disoroti waktu itu dengan menanyakan tindaklanjut dari kasus itu (netralitas ASN),” sebutnya Rabu (4/11).

Saat itu, menurut Nuril pihak Bawaslu sudah melakukan tindakan dengan meneruskan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Bawaslu DIY dan Bawaslu RI. Sesuai regulasi yang ada Kemenpan-RB kemudian memberikan sanksi yang diturunkan kepada GUbernur DIY dan diturunkan kembali kepada Bupati terpilih waktu itu, yakni Suharsono. Akan tetapi justru sampai dengan saat ini ke-13 ASN yang terbukti tidak netral itu juga tidak mendapatkan sanksi. “Yang bersangkutan hanya menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi,” imbuhnya.

Setelah mengonfirmasi hal ini kepada Bupati Bantul, menurutnya, Bupati hanya memberikan pembinaan kepada ASN bersangkutan. Selain itu Bupati beralasan untuk tidak memperpanjang masalah dan merangkul ASN tersebut untuk bersama-sama membangun Bantul. Bupati menurutnya seharusnya sudah paham sanksi apa yang diberikan, namun kebijakan waktu Bupati hanya semacam memberikan pembinaan saja. “Saya itu tidak enakan dan tidak mau mencari kesalahan orang lain,” ucapnya menirukan pernyataan Suharsono.

Sementara itu, Sekda Bantul, Helmi Jamharis membenarkan bahwa Bupati memiliki kebijakan untuk tidak menyanksi ASN yang melanggar tersebut. Karena ini merupakan ranah teritori kepala daerah, pihaknya hanya menerima keputusan tersebut. Sementara, terkait netralitas ASN pada Pilkada 2020 mendatang pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya netralitas ini menjadi kuajiban seluruh pegawai di Pemkab bantul tanpa terkecuali. “Dalam minggu ini kami akan eddarkan surat langsung kepada OPD-OPD,” pungkasnya. (C-1)

Read previous post:
MERAPI-ANTARA Pentas musik Koes Plus bertajuk Bantul Golden Memories #1 di Pantai Parangkusumo.
Pentas Musik di Parangkusumo Dongkrak Wisatawan

BANTUL (MERAPI) - Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyatakan event pentas musik irama Koes Plus bertajuk "Bantul Golden Memories #1" di

Close