PILKADA 2020: KPU Bantul Mulai Koordinasi

MERAPI-ANTARA  Didik Joko Nugroho.
MERAPI-ANTARA
Didik Joko Nugroho.

BANTUL (MERAPI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, terkait pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September 2020.

“Memang kita lebih intensif menyampaikan terkait perkembangan pilkada (pemilihan kepala daerah) dan sudah saya sampaikan terkait dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Pilkada Serentak,” kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Kamis (29/8).

Peraturan KPU yang diterima KPU BantuI pekan lalu itu sudah disampaikan ke Bupati Bantul pada Rabu (28/8) agar dukungan untuk persiapan melaksanakan tahapan proses demokrasi di daerah tersebut bisa segera dilaksanakan.

“Dari adanya Peraturan KPU ini tentunya kami sampaikan ke Pak Bupati bahwa tahapan dimulai dengan peluncuran nasional untuk pilkada di 270 daerah akan dilaksanakan pada 23 September 2019 di Jakarta, semua KPUD diundang untuk hadir,” katanya dilansir Antara.

Didik mengatakan, ada banyak tahapan pilkada yang harus dilaksanakan dan sudah disampaikan kepada pemdasebab ada kaitannya dengan proses penganggaran baik yang dilakukan pada 2019 ketika tahapan dimulai ataupun pada 2020.

“Akan ada yang namanya penyusunan anggaran kembali untuk pemilihan kepala daerah di Bantul, karena kemarin kan kita masih menyusun anggaran itu murni di tahun 2020 dan saya sudah sampaikan ada beberapa kegiatan yang harus mulai dijalankan di 2019,” katanya.

Didik mengatakan, pada koordinasi dengan Bupati Bantul tersebut pada prinsipnya Bupati mendukung dan menyetujui sepanjang memang ada dasar hukumnya, bahkan dari pemerintah daerah (pemda) siap untuk memfasilitasi sesuai dengan apa yang sudah dipertimbangkan.

“Dan juga saya sudah sampaikan ke Bupati bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Bantul dengan pemda itu maksimal pada 1 Oktober 2019,” katanya.

Dia mengatakan, NPHD itu kunci utama karena menjadi bentuk komitmen pemda untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. “Dan di undang-undang itu kan jelas bahwa pembiayaan pilkada ini dibiayai oleh pemda, itu poin-poinnya,” katanya. (*)

Read previous post:
ISLAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

ALLAH Yang Maha Pemberi Rizki telah menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya. Alam semesta yang indah ini adalah benar-benar hadir

Close