SARASEHAN HARI JADI BANTUL: Danais Digadang Mampu Sejahterakan Masyarakat

MERAPI-RIZA MARZUKI Beni Suharsono memaparkan kondisi dana keistimewaan dan serapannya dalam Sarasehat Hari Jadi Bantul ke-188 tahun.
MERAPI-RIZA MARZUKI Beni Suharsono memaparkan kondisi dana keistimewaan dan serapannya dalam Sarasehat Hari Jadi Bantul ke-188 tahun.

BANTUL (MERAPI) – Tahun ini DIY mendapat gelontoran dana keistimewaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,2 Trilliun. Meski tidak sebanyak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY yang mencapai Rp 5 Trilliun, danais digadang-gadang mampu mensejahterakan masyarakat.

Sayangnya sejauh ini tidak ada forum yang benar-benar fokus membahas dana keistemawaan, layaknya musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat desa hingga kabupaten bahkan DIY. Akibatnya seringkali resapan dana ini tidak optimal tiap tahunnya di tingkat kabupaten. Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam Sarasehan Hari Jadi Bantul ke-188 di Pendapa Parasamya, Selasa (9/7) pagi.

Salah satu narasumber, Beni Suharsono menyebut dana keistimewaan ini secara fungsi memang harus disandingkan dengan dana reguler atau APBD dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah. Pria yang menjadi bagian Paniradya Pati ini menyebut bahwa capaian dana keistemewaan ini memang kesejahteraan masyarakat. Paniradya Pati adalah lembaga keistemawaan yang dibentuk sesuai amanat undang-undang agar efektivitas dana ini dapat dicapai. Di lembaganya itu, Beni mengaku juga terus menggodok rumusan agar serapan dana keistimewaan bisa optimal. “Sampai hari ini kita belum memiliki fase seperti musrenbang,” sebutnya.

Kabupaten Bantul selama beberapa tahun terakhir mendapat kucuran danais cukup besar, bahkan angkanya terus mengalami peningkatan. Tahun 2014 lalu Bantul mendapat Rp 12 miliar dengan serapan hahya sekitar 47 persen. Meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp 20 milyar dengan serapan mencapai 90 persen. Meski sempat menurun hingga Rp 7 miliar tahun berikutnya, kucuran danais di Bantul kembali naik tahun 2017 dan 2018 masibg-masibg sebesar Rp 18 miliar. Dua tahun terakhir, serapan danain di kabupaten ini mencapai 93 persen dan 81 persen. “Masih naik turun soal serapannya, tapi alokasinya sudah naik,” imbuhnya.

Pemerintah pusat sebenarnya sudah mengingatkan kepada Paniradya Pati terkait serapan pada awal tahun 2019 ini. Bantul contohnya, mendapat kucuran danais mencapai Rp 23 miliar namun hingga Juni yang lalu serapannya baru Rp 4 miliar. Hal ini sebenarnya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah karena harus menggenjot serapan pada pertengahan tahun hingga kahir tahun. “Kemarin katanya karena Ramadan, semoga kegiatan dan program bisa dimaksimalkan di sisa waktu ini,” paparnya.

Lebih lanjut, Paniradya Pati kini tegas bahwa dusun atau pun desa tidak perlu lagi mengakses danais hingga ke provinsi. Seluruh usulan dan kegiatan dengan dana keistemawaan nantinya harus sepengetahuan dan persetujuan pemerintah kabupaten. Sehingga cukup mengakses hingga kebupaten. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 140 tahun 2018 tentang Tata Kelola Dana Keistimewaan. Danais sendiri tidak masuk dalam pembahasan DPRD, namun begitu legislatif memiliki fungsi pengawasan program dan penggunaan danais. “Jadi nanti tidak ada lagi kejadian dimana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau Bappeda todak tahu ada kegiatan dengan dnais di wilayahnya,” tegas Beni.

Sarasehan tersebut dihadiri oleh dua nara sumber lain dari Panitikismo dan Dinas Kebudayaan DIY. Ketiga narasumber ini banyak membahas dana keistimewaan dan penggunaan lahan sultan ground (SG) di hadapan puluhan undangan. Selain diikuti oleh kepala OPD Bantul, sarasehan keempat setelah sarasehan tingkat kecamatan itu diikuti pula oleh camat, lurah, dan sejumlah dukuh se Bantul. (C-1)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
ilustrasi
Mahasiswi Nyambi

LAGI-LAGI, media sosial (medsos) bisa digunakan untuk keperluan apa saja, termasuk mencari uang. Sayangnya, ada yang mencari uang dengan cara

Close