USULAN ANGGARAN PILKADA BANTUL 2020 – Turun Dari Rp 29 M Jadi Rp 20,5 M

MERAPI-ANTARA Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho.
MERAPI-ANTARA
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho.

BANTUL (MERAPI) – Anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bantul, Tahun 2020 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebesar Rp 29 miliar diturunkan oleh pemerintah daerah menjadi Rp 20,5 miliar. “Pengajuan kami itu sekitar Rp 29 miliar, kemudian oleh tim Inspektorat, belum ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sudah dilakukan ‘review’, hasil review dari Inspektorat turun menjadi Rp 20,5 miliar,” kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Jumat (14/6).

Ditambahkannya, secara resmi lembaganya sudah menerima hasil review dari Inspektorat terkait anggaran Pilkada Bantul pada 2020 itu, yang kemudian akan melakukan penjabaran kembali dengan melihat anggaran Rp 20,5 miliar.

“Kami pasca-mendapat tembusan itu diminta oleh Inspektorat untuk kemudian mencoba melakukan ‘breakdown’ ulang untuk kebutuhan dan anggaran yang diajukan, nah ini sedang kita proses untuk hasil ‘breakdwon’ Rp 20,5 miliar ini mencukupi atau tidak,” katanya dilansir Antara.

Namun, lanjutnya, apabila anggaran hasil review tersebut masih kurang sesuai menurut penghitungan KPU Bantul, maka pihaknya akan mengajukan ulang ke pemerintah daerah untuk kemudian mendapatkan tambahan anggaran.

“Tetapi prinsipnya yang sudah kami laksanakan sampai sejauh ini, sudah menyusun anggaran sesuai kebutuhan, sesuai dengan undang-undang Pilkada yang belum berubah dan Permendagri Nomor 51 yang terkait struktur anggaran,” katanya.

Dengan demikian, anggaran yang diajukan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri, baik itu dari sisi tahapan maupun dari sisi jenisnya, dan besaran anggaran Pilkada tentunya sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami sangat memaklumi itu, tapi terkait kebutuhan ini kan tidak bisa ditawar, misal pemeriksaan kesehatan, operasional badan ‘ad hoc’, kemudian kotak karton dan lain-lain ini kan hal-hal yang tidak bisa ditawar,” katanya.

Didik melanjutkan, yang dirasionalisasi dalam review tersebut, diantaranya berkaitan dengan struktur kelompok kerja pengarah, namun pengarah dan penanggungjawab itu tidak diperkenankan, tetapi kalau mengacu pada petunjuk teknis Permendagri struktur tersebut diatur.

Kemudian, kata dia, berkaitan dengan honor bagi badan ‘ad hoc’ mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Tentunya kami sangat memahami proses rasionalisasi itu karena dari sisi beban kerja akan berbeda, misalnya pemilu dan pilkada itu beda. Tapi yang perlu kami sampaikan ke pemda bahwa kita tetap harus sesuaikan dengan kelayakan, risiko, dan tanggung jawab,” katanya. (*)

Read previous post:
Tim Lakukan Pengecekan, Cari Sumber Masalah Sumur Warga Kragilan Kering

SUKOHARJO (MERAPI) - Pengecekan terhadap sumur warga di Dukuh Kragilan RW 15 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura dilakukan oleh Muspika Kecamatan

Close