Laporan Khusus-Pelatihan Aplikasi Minim, Kelurahan Kebingungan

Aktivitas Kelurahan Pandeyan Yogyakarta juga sudah terintegrasi dengan JSS. (Merapi-Tri Darmiyati)
Aktivitas Kelurahan Pandeyan Yogyakarta juga sudah terintegrasi dengan JSS. (Merapi-Tri Darmiyati)

PELAYANAN publik pemerintah melalui aplikasi teknologi informasi membutuhkan respons cepat dari pegawai negeri sipil yang menjalankannya. Semakin cepat aduan warga direspons, semakin cepat berkembang aplikasi itu diterapkan.

Hanya saja, belum semua perangkat di setiap level instansi mendapat petunjuk teknis dan pelatihan agar dapat merespons aduan tersebut.

Lurah Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, Sulasmi mengutarakan, kelurahan siap mendukung program JSS tersebut. Tapi untuk mendukung itu diperlukan pemahaman prosedur teknis dan operasional mengenai aplikasi itu. Terutama untuk menindaklanjuti aduan maupun layanan yang diakses masyarakat yang menjadi kewenangan kelurahan.

“Secara umum SDM di kelurahan sudah mampu menggunakan teknologi informasi. Tapi untuk JSS ini perlu ada pelatihan kaitannya tindak lanjut teknis yang menjadi kewenangan wilayah. Bagaimana mengetahui jika ada laporan maupun aduan dan responnya,” kata Sulasmi kepada Merapi, Kamis (14/7).

Dia sendiri sudah mengunduh aplikasi JSS itu dan memantau aduan dari masyarakat. Tapi menurutnya sejauh ini belum ada aduan yang menyangkut langsung kewenangan kelurahan. Termasuk sejauh mana layanan di kelurahan yang diakses melalui JSS dia belum bisa mengetahuinya. Layanan publik di tingkat kelurahan misalnya untuk perizinan sebatas rekomendasi.

Sementara itu Camat Umbulharjo, Mardjuki menyampaikan pelayanan publik di kecamatan sudah bisa diakses melaluai aplikasi JSS. Misalnya pelayanan perizinan pondokan. Namun diakuinya belum banyak masyarakat yang memanfaatkannya dan masih banyak yang datang langsung ke kecamatan.

“Memang ada aduan seperti sampah menumpuk dan jalan berlubang di wilayah kerja di Umbulharjo. Tapi itu menjadi kewenangan dinas terkait. Kami di camat sebatas pelayanan kecamatan,” papar Mardjuki yang mengakui sejauh ini tidak ada kendala dalam penerapan JSS di tingkat kecamatan.

Sosialisasi Minim

Di sisi lain, sejak diluncurkan awal lalu, hingga Minggu (15/7) pagi, aplikasi Lapor Bantul baru diunduh sebanyak 500 kali. Meski begitu sudah terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat di antaranya terkait kejadian darurat maupun pertanyaan seputar proses dokumen kependudukan.

“Di Diskominfo kami ada dua petugas yang secara intensif pada bagian IT dan Administrasinya, dan di setiap OPD sudah ada operator khusus,” kata Kepala Diskominfo Bantul, Nugroho Eko Setyanto.

Salah seorang warga, Agus Priyanto, aplikasi ini cukup membantu. Namun menurutnya respons yang dilakukan belum optimal. Dari laporan yang masuk dalam aplikasi itu pihaknya belum banyak melihat ada jawaban dari OPD. Sehingga Agus masih menunggu adanya perkembangan aplikasi ini menjadi lebih responsif.

“Jangan hanya asal ada, tapi harus efektif,” tegas salah satu anggota Ikatan Mahasiswa Bantul ini.

Agus menambahkan, awalnya sempat ragu untuk membuat laporan karena masih berharap identitasnya bisa dirahasiakan. Karena menurutnya banyak pula masyarakat yang takut melapor apalagi terkait dengan pelayanan secara personal dari aparatur sipil negara atau PNS.

Ditambah lagi, mahasiswa perguruan tinggi negeri di Yogya ini berharap, sosialisasi kepada masyarakat terkait tersedianya aplikasi Lapor Bantul ini lebih digencarkan. Karena menurutnya belum banyak masyarakat yang mengetahui.

“Belum lagi kalau yang tua-tua di desa atau kampung tidak punya handphone ya sama saja tidak bisa menggunakan,” imbuhnya. (Tri/C-1/Son)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
3×3 IBL TOURNAMENT – Pemain Muda Bima Perkasa Beri Kejutan

  SLEMAN (MERAPI) - Dua pemain muda Bima Perkasa Yogyakarta, Calvin Chrissler dan Yoan menjadi sorotan di Seri 1 3x3

Close